Meski Tak Ada Ikatan Dinas, Sekolah Kedinasan Tetap Diantre

Jakarta Sekolah kedinasan masih tetap diminati oleh siswa lulusan SMA. Meski tak ada ikatan dinas-apalagi ada kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai tahun ini- sekolah kedinasan tetap diantre. Biaya pendidikan yang murah dan fasilitas yang memadai menjadi alasannya.

"Sebenarnya tidak kedinasan, kita didik ini anak-anak kita ini. Pembentukan dari bahan mentah tamatan SMA, menjadi penerbang, pelaut, tapi tidak pegawai. Setelah selesai, dia kerja sendiri," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bobby R Mamahit, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (13/4/2012).

Kemenhub memiliki 19 sekolah, 2 di antaranya untuk aparatur Kemenhub dan sisanya untuk lulusan SMA. Hingga saat ini, imbuh Bobby, BPSDM Kemenhub sedang membuka pendaftaran.

"Rencana penerimaan, 4 ribuan dari 17 sekolah," imbuhnya.

Kendati tidak ada ketentuan ikatan dinas, namun Bobby mengatakan, bila ada siswa yang pandai, biasanya industri transportasi langsung mau mensponsori biaya sekolah siswa itu plus ditampung kerja usai kuliah.

"Ada yang direkrut oleh perusahaan, istilahnya diijon. Biasanya penerbang, all in, dibiayai sekolahnya, dapat uang saku," jelas Bobby.

Dia mengakui sekolah penerbang yang menelurkan profesi pilot banyak diminati di antara sekolah transportasi lainnya. Kapasitasnya banyak dan biayanya relatif terjangkau, sehingga tak heran peminatnya membeludak.

"Seleksi penerbang ketat banget. Walaupun sekolah penerbangan swasta ada 8 sekolah, kapasitasnya paling 20-30 orang, kita bisa 120 orang. Kita memiliki kemampuan, alat-alat, simulator, laboratorium, semua lengkap," jelasnya.

Untuk biayanya, Bobby belum bisa merinci. Namun patokan biaya sekolah yang paling mahal memang sekolah penerbangan. Yaitu Rp 45 juta untuk 2 tahun masa pendidikan sampai tamat.

"Kalau di luar (swasta), biaya pendidikan itu bisa sampai USD 50 ribu. Itu biaya yang paling top. Kalau yang lain paling bisa di bawahnya," jelas dia.

Sementara humas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparek) Yanto mengatakan sudah tak ada lagi ikatan dinas untuk sekolah tinggi atau akademi yang dibawahi Kemenparek.

"Memang ada ikatan dinas, dulu. Sekarang, begitu muridnya banyak, formasi kementerian terbatas. Terima paling 10 orang per tahun. Mereka lebih suka juga terjun ke industri pariwisata," jelas Yanto ketika dihubungi detikcom, Jumat (13/4/2012).

Namun, kelebihan sekolah di bawah Kemenparek adalah fasilitas yang lengkap dengan biaya yang murah.

"Biaya poendidikan lebih rendah, fasilitasnya lengkap. Untuk prakteknya ada hotelnya. Hotel kecil, itu bagian dari fasilitas pemerintah," jelas dia.

(detiknews)